23 Oct 2014

Oleh : Ir. Fransiscus Go, S.H 

 

Persoalan upah Tenaga Kerja menjadi isu dan perbincangan hangat setiap tahun, seiring dengan pengumuman penetapan kenaikan upah minimum oleh Pemerintah. Kondisi yang  selalu berulang terjadi dan tanpa penyelesaian yang tuntas dan seringkali menimbulkan perdebatan panjang. Polemik yang terjadi menyangkut kepantasan atas kenaikan besaran upah yang secara tripatrit telah disepakati, namun tidak secara substansial menyentuh pokok persoalan, yaitu apakah kenaikan tersebut cukup dan layak untuk kehidupan seorang tenaga kerja di Indonesia. Nuansa politik berbalut motif ekonomi mengiringi setiap keputusan terkait upah minimum yang ditetapkan. Padahal, disadari atau tidak, kenaikan setiap tahun tersebut menjadi tidak terlalu berarti, karena diiringi pula dengan inflasi, kenaikan biaya listrik dan BBM yang biasanya mendahului keputusan yang ada. Dengan demikian, berapapun kenaikan upah yang terjadi, tidak banyak memberikan manfaat langsung bagi kehidupan tenaga kerja (buruh).

 

Itulah situasi yang melatarbelakangi penulisan karya tulis ini dengan judul Mengakhiri Era Tenaga Kerja Murah. Disadari atau tidak, persoalan upah tidak semata-mata terbatas pada angka dan besaran ekonomis yang layak, namun lebih dari itu, upah merupakan nilai kepantasan terhadap pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi seorang pekerja serta menyangkut harkat dan martabat bangsa. Dengan demikian isu terkait upah menjadi suatu hal krusial yang harus mendapat perhatian dalam bentuk jalan keluar yang nyata dan praktis untuk dicapai. Penghargaan dan apresiasi yang layak dalam bentuk upah  bagi tenaga kerja Indonesia merupakan tujuan dalam semua perencanaan tenaga kerja (Man Power Planning)  yang seharusnya ada di Indonesia.

 

Konsepsi ini menjadi tujuan penulisan, yang berawal dari identifikasi atas keruwetan dan permasalahan tenaga kerja di Indonesia. Banyak persoalan yang harus diselesaikan, mulai dari tenaga kerja itu sendiri sampai ke urusan birokrasi.

 

Kondisi ini berkaitan erat dengan rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia, yang disebabkan masih terbatasnya akses pendidikan di daerah, terbatasnya tenaga kerja yang kompeten, infrastruktur pengembangan tenaga kerja yang minim serta belum harmonisnya pemangku pengembangan tenaga kerja. Merupakan tugas kita bersama pemangku kepentingan dalam menyelesaikan penyebab persoalan, agar tenaga kerja memiliki posisi tawar yang tinggi. Agar kita bisa mengakhiri keruwetan ini, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memperbaiki kondisi pendidikan nasional kita.

 

Tenaga kerja bukanlah barang komoditas. Mereka adalah warga negara yang harus mendapat perlindungan Pemerintah. Di sisi lain, Pemerintah harus tetap menumbuhkembangkan industri dalam negeri untuk menopang ekonomi. Pemerintah harus dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan para pekerja dan pengusaha nasional.

 

Untuk mencapai keseimbangan, dan memutus mata rantai rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia serta pada akhirnya menciptakan posisi tawar yang tinggi di dunia kerja, perlu strategi mengubur era tenaga kerja murah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses pendidikan  

Untuk meningkatkan akses pendidikan bagi warga negara Indonesia, diperlukan pembenahan terhadap regulasi /kebijakan Pemerintah, seperti menerbitkan kebijakan Pemerintah agar mendorong peran serta dunia usaha/industri, komunitas pendidikan, dan atau organisasi kemasyarakatan lainnya untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kelas menengah bawah. Sosialisasi program lanjutan wajib belajar yang dilengkapi revisi dan evaluasi aturan yang berkenan dengan penambahan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Perlu juga adanya kebijakan terkait komitmen Pemerintah maupun pemda untuk memastikan sekolah-sekolah memenuhi kuota penerimaan murid/siswa dari masyarakat kelas menengah bawah termasuk rancangan dan alokasi anggaran yang cukup diiringi pengawasan melekat terhadap penggunaannya.

2. Meningkatkan tenaga kerja berkompeten

Strategi ini dapat ditingkatkan dengan cara menerbitkan sejumlah kebijakan Pemerintah yang bersifat mandatori terhadap kepesertaan tenaga kerja untuk memiliki sertifikat kompetensi, mekanisme dan bentuk apresiasi berupa upah yang berbeda dan pantas. Hal lain dapat dilakukan dengan penguatan terhadap peran dan fungsi BNSP dengan memberikan wewenang  dan otoritas yang lebih luas dalam melakukan sertifikasi bagi tenaga kerja kompeten di Indonesia. Sertifikasi juga berlaku bagi tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Indonesia.

3. Penyediaan Infrastruktur yang memadai dalam mendukung pengembangan tenaga kerja

Kebijakan terkait pengembangan infrastruktur perlu dilakukan, menyangkut alokasi anggaran, untuk perbaikan dan peningkatan fungsi BLK, percepatan sertifikasi infrastruktur, bangunan pendidikan dan pelatihan, peralatan dan alat peraga, sarana laboratorium, bahan ajar. Juga prasarana nonfisik, meliputi kompetensi dan ketersediaan instruktur, metodologi pendidikan dan pelatihan, kurikulum dan silabus, regulator. Keterlibatan dunia usaha dan industri sangat dibutuhkan mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan.

4. Optimalisasi sinergi antar  Kementerian/Lembaga

Optimalisasi peran, komitmen dan koordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah pusat dan daerah perlu didorong agar menjadi budaya nasional. Tujuannya untuk menjamin efektivitas pencapaian program nasional serta menghindari timbulnya ego sektoral yang menghambar tercapainya peningkatan kualitas tenaga kerja.

 

Untuk mengakhiri era upah murah, diperlukan sejumlah upaya untuk mewujudkan strategi. Untuk strategi pertama, meningkatkan akses pendidikan bagi warga negara, upaya-upaya berikut dapat dilakukan :

 

1) Pemerintah melalui Kemendikbud dan Kemenperin menciptakan kebijakan yang kondusif bagi munculnya partisipasi industri, komunitas dan organisasi nirlaba untuk berperan dalam memperluas akses pendidikan. Kebijakan yang kondusif itu bisa berupa pengurangan pajak hingga bantuan pendanaan.

2) Pemerintah melalui Kemendikbud membuat regulasi mengenai kuota tertentu dari setiap sekolah untuk menerima peserta didik dari kalangan kelas menengah bawah. Pemerintah akan memberikan apresiasi kepada sekolah yang telah melebihi kuota yang ditetapkan. Apresiasi tersebut dapat berupa dukungan pendanaan.

3) Pemerintah melalui Kemendikbud mengusahakan penambahan dan pengalokasian anggaran pendidikan yang ada untuk memberikan layanan khusus bagi pendidikan di daerah terpencil, memberi subsidi biaya pendidikan (termasuk pendidikan tinggi) agar biaya pendidikan terjangkau bagi warga negara kelas menengah bawah.

4) Kemenperin dan Kemendikbud bekerja sama memberikan insentif bagi dunia usaha/industri dan komunitas masyarakat yang membantu Pemerintah melaksanakan mandat konstitusional dalam memenuhi hak warga negara atas pendidikan, semisal komunitas masyarakat dan atau sektor dunia usaha/industri yang memiliki program sosial dalam membangun sarana pendidikan di daerah terpencil atau memberikan beasiswa bagi warga kelas menengah bawah untuk dapat mengakses pendidikan, termasuk pendidikan tinggi.

5) Pemerintah melalui Kemendikbud melakukan kontrol secara ketat dan juga mengeluarkan sanksi tegas terhadap semua kebijakan sekolah/perguruan tinggi yang berpotensi menghalangi warga miskin untuk dapat mengakses pendidikan.

 

Strategi kedua, yakni meningkatkan jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut :

 

1) BNSP melakukan program penghargaan bagi tenaga kerja kompeten dan perusahaan yang menggunakan tenaga kerja kompeten.

2) Pemerintah melalui Kemenakertrans mendukung partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program sosialisasi secara periodik guna mewujudkan tenaga kerja berkualitas. Hal ini bisa dilakukan dengan awards dan reality show serta kampanye kepada masyarakat tentang pentingnya dan manfaat yang diperoleh atas kompetensi tenaga kerja yang dimiliki.

3) Pemerintah melalui Dirjen Pajak merancang regulasi terkait insentif fiskal (restitusi pajak) terhadap dunia usaha/industri yang mengalokasikan dana bagi semua upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dan skema insentif yang menarik bagi tenaga kerja, dengan pemberlakuan upah yang berbeda terhadap tenaga kerja yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi.

4) Pemerintah melalui Kemenakertrans, bersama-sama dengan asosiasi industri dan asosiasi profesi mendorong anggotanya untuk memberi upah lebih tinggi kepada tenaga kerja bersertifikat kompetensi.

5) Pemerintah melalui Kemendikbud, Kemenakertrans, dan dunia usaha/industri menerapkan program magang (internship) sebagai program wajib kerja selama satu tahun.

a. Bagi lulusan pendidikan menengah dengan jumlah minimal sepuluh orang siswa dalam satu perusahaan, dengan tujuan untuk penyerapan dan pengalaman kerja.

b. Menjalankan program yang sama di tingkat pendidikan tinggi bagi mahasiswa dalam masa pendidikan untuk mendapatkan pemahaman dan pengalaman kerja.

6) Lembaga pendidikan formal melakukan aliansi strategis dalam bentuk bimbingan teknis dengan lembaga kemitraan yang sejenis dan kompeten, berupa pemanfaatan metode pembelajaran/ kurikulum, tenaga konsultan, guna mengembangkan lembaganya sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi.

7) Pemerintah melalui BNSP, setiap tahun harus melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik, terutama untuk perusahaan yang menggunakan tenaga kerja berkualitas dan kompeten.

 

Strategi ketiga, yakni menambah infrastruktur yang mendukung pengembangan tenaga kerja melalui evaluasi regulasi kebijakan alokasi anggaran dan penyaluran yang tepat sasaran, dapat diterapkan langkah-langkah berikut :

 

1) Pemerintah melalui Kemendikbud dan Kemenakertrans melakukan program akselerasi kompetensi dalam menyiapkan guru/tenaga pengajar dan instruktur pendidikan dan pelatihan yang kompeten.

2) Pemerintah melalui Kemenperin dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan kebijakan insentif bagi dunia usaha/industri berupa kemudahan dalam perizinan untuk semua hal yang terkait dengan usaha-usaha penyediaan dan penyiapan fasilitas pendidikan dan pelatihan dalam menghasilkan tenaga kerja berkualitas.

3) Dunia usaha/industri menyelenggarakan program internship bagi pembuat kebijakan di sektor ketenagakerjaan untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman yang nantinya berguna dalam pengembangan kebijakan.

4) Pemerintah melalui kementerian terkait, memanfaatkan tenaga widyaiswara/pensiunan yang masih produktif secara terbatas dalam melakukan pengembangan kebijakan dengan memanfaatkan pengalaman yang mereka miliki.

5) Kemendikbud melalui Direktorat Pendidikan Menengah Atas dan Tinggi, merancang dan mengembangkan kurikulum dengan menambahkan program yang bersifat project based learning, dengan memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mendapatkan pengalaman nyata bersosialisasi kepada komunitas kerja, misalnya di lingkungan pemulung, pengemis, pedagang kaki lima, dan lain-lainnya dengan melibatkan dunia usaha/industri serta masyarakat.

 

Untuk strategi ke empat yakni mengoptimalkan sinergi antarkementerian/lembaga, langkah berikut dapat dilakukan :

 

1) Melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Pemerintah dapat membentuk lembaga intermediasi antarkementerian/lembaga yang bersifat suprastruktur untuk menentukan regulasi dan atau MoU yang bersifat mandatori dalam menyediakan sistem kualifikasi kompetensi ketenagakerjaan nasional termasuk pelaksanaannya.

2) Melalui Kemenakertrans, Pemerintah dapat melakukan langkah berikut.

a Harmonisasi dalam koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait berupa sistem informasi yang terintegrasi berbasis teknologi guna penyajian data ketenagakerjaan yang informatif dan berdaya guna bagi tenaga kerja dan para stakeholder-nya.

b Bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, dunia usaha/industri, dan komponen masyarakat di daerah-daerah untuk melakukan sosialisasi dalam masyarakat tentang pentingnya kompetensi dan sertifikasi dalam dunia ketenagakerjaan.

c Bersama dengan kementerian/lembaga terkait melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap regulasi dan program yang telah dijalankan.

3) Kemendikbud dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain dalam memanfaatkan peta sumber daya, guna menentukan jenis pendidikan yang dikaitkan dengan ketersediaan SKA, serta memperhatikan kearifan lokal.

 

 

Dapatkan bukunya sekarang “Mengakhiri Era Tenaga Kerja Murah” di toko-toko buku Gramedia seluruh Indonesia. Saya akan sangat senang dan berterima kasih apabila anda dapat memberikan masukan, komentar, opini anda mengenai isu upah murah ataupun tenaga kerja di blog ini. Mari bersama kita ciptakan tenaga kerja terampil membangun bangsa!

Visitors

  • Total Visitors: 247956