28 May 2013

LATAR BELAKANG

Secara geopolitik, kepentingan nasional Indonesia, terutama dalam konteks pergaulan dan hubungan internasional, memiliki kekhasannya sendiri. Indonesia merupakan negara kepulauan. Terletak di antara benua Asia dan Australia, serta diapit Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Belum lagi perkembangan globalisasi yang begitu cepat menembus batas fisik Negara, yang didorong terutama oleh perkembangan teknologi informasi dan transportasi.  Yang kemudian mendorong untuk selanjutnya pergerakan perpindahan orang dan barang dari dan antar Negara. Masing-masing aktor globalisasi, baik yang merupakan pemerintah (state actor) maupun bukan pemerintah (non state actor), menjalankan peranannya dalam rangka mencapai tujuan globalisasi, dengan dipermudah kondusifnya situasi politik dan keamanan dunia pasca era perang dingin.

Indonesia merupakan negara berdaulat. Namun sengaja tidak sengaja, mau tidak mau, proses globalisasi menuntut Indonesia menjadi bagian integral dari masyarakat internasional. Arus globalisasi mendorong pergerakan aliran modal, investasi dan migrasi penduduk/tenaga kerja antar negara. Pergerakan tenaga kerja tersebut berlangsung karena investasi yang dilakukan negara lain membutuhkan pengawasan dan menjaga kelangsungan usaha dari para pemilik modal.

Para tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia kebanyakan adalah tenaga kerja terdidik yang memiliki kemampuan yang tinggi. Implikasinya adalah terjadi ketimpangan pendapatan, paham konsumerisme dan sistem kerja di Indonesia. Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri bagi Indonesia, terutama berkenaan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya lainnya untuk menghadapi persaingan di tingkat global. Masuknya tenaga kerja asing di Indonesia merupakan serangan yang dapat mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga kerja dalam negeri. Oleh karena itu Pemerintah harus lebih cermat untuk mensosialisasikan efek dari globalisasi, efek dari masuknya Indonesia sebagai negara ASEAN, efek dari pemberlakuan World Trade Organization (WTO), serta tidak lepas menyikapi dan mengoperasionalisasinya, termasuk pembuatan kebijakan yang terkait ketenagakerjaan.

 

STRATEGI KETENAGAKERJAAN GLOBAL

Globalisasi ditandai dengan semakin bebasnya hubungan dan keterkaitan antar negara di dunia, serta saling ketergantungan dalam konteks pertumbuhan ekonomi internasional. Ratifikasi China Asean Free Trade Area (CAFTA) dan pembentukan lembaga internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mendorong sistem perdagangan secara bebas, namun terkendali sehingga terjalin pergerakan barang, jasa dan manusia yang saling menguntungkan. Begitu juga dengan mobilitas tenaga kerja dari ada atau terjadinya kerjasama satu negara dengan negara lainnya, menuntut kemudahan syarat-syarat untuk memasuki suatu negara. Kondisi ini harus diakomodir oleh Pemerintah Indonesia dalam bentuk kebijakan yang komprehensif untuk mengatur pergerakan tenaga kerja baik yang masuk, tenaga kerja asing/TKA, dan yang keluar, tenaga kerja Indonesia/TKI. Konstelasi pengendalian harus diarahkan guna mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan politik nasional yang kondusif, seimbang serta  berkiblat kepada tata pergaulan internasional.

Pengaturan tenaga kerja asing di Indonesia sudah diatur berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Secara faktual, tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang diterbitkan oleh Kemenakertrans periode bulan Januari - September 2012, tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia berjumlah 57.826 orang. Sejumlah 31.073 orang bekerja pada sektor industri, 11.367 orang di sektor perdagangan, dan 5.031 orang di sektor konstruksi.

Untuk mengendalikan kuantitas tenaga kerja asing, setidaknya Pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa aspek antara lain:

Aspek manfaat. Apakah penggunaan tenaga kerja asing mendorong pembukaan lapangan kerja yang luas terutama bagi pekerja dalam negeri?

Aspek legalitas dan kebutuhan. Pemerintah dapat menolak izin penggunaan tenaga kerja asing, bila tersedia tenaga kerja dalam negeri.

Aspek terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM). Penggunaan tenaga kerja asing dapat (cenderung wajib) disertai dengan alih keterampilan dan alih teknologi yang dibawa.

Aspek keamanan. Dikembangkannya sistem pengendalian, dimana setiap TKA asing bebas dari aktivitas politik dan intelijen yang dapat merugikan Indonesia.

Menghadapi gelombang pasar tenaga kerja bebas, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis, terutama yang menyangkut penataan infrastruktur untuk pengembangan kualitas sumberdaya manusia Indonesia, di antaranya adalah:

Pertama, berkenaan dengan perencanaan ketenagakerjaan. Indonesia wajib segera menyusun Cetak Biru Ketenagakerjaan Nasional untuk menghadapi globalisasi pasar kerja.

Kedua, berkenaan dengan promosi strategis ketenagakerjaan. Setiap forum negosiasi (diplomasi) adalah medan pertempuran untuk memenangkan kepentingan nasional. Bidang dan tingkat profesi apa yang harus diperjuangkan agar dibuka, tidak dibuka atau ditunda pembukaannya, kualitas pengawas TKA, dan keterlibatan masyarakat untuk mengendalikan kualitas TKA ini semuanya dengan melihat kondisi pasar kerja di Indonesia serta kesiapan infrastruktur pengembangan SDM nya. Untuk itu diperlukan komitmen para pemangku kepentingan dari tataran politik, kebijakan, program dan anggaran serta pelaksanaanya.

Ketiga, berkenaan dengan regulasi dan praktek berkualitas ketenagakerjaan. Indonesia perlu segera memantapkan langkah-langkah pengembangan standar kompetensi kerja, pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, pengembangan sertifikasi kompetensi kerja yang independen dan terpercaya, serta harmonisasi regulasi antar instansi.

Keempat, berkenaan dengan regulasi tenaga kerja asing. Bagaimana pun Indonesia harus membuka kesempatan masuknya tenaga kerja asing, mengingat bahwa sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing. Hal tersebut juga akibat logis masuknya Indonesia dalam pergaulan global, misalnya sebagai negara anggota WTO. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diharapkan adanya kelengkapan peraturan yang mengatur persyaratan tenaga kerja asing, serta pengamanan penggunaan tenaga kerja asing. Peraturan tersebut harus mengatur aspek-aspek dasar dan bentuk peraturan yang mengatur tidak hanya di tingkat Menteri, dengan tujuan penggunaan tenaga kerja asing secara selektif dengan tetap memprioritaskan tenaga kerja Indonesia.

 

KESIMPULAN

Globalisasi membawa perubahan pada pengaruh politik dan keamanan, hal ini tercermin dari ketergantungan antar negara di dunia dan juga pada tataran korporasi. Pengaruh globalisasi terhadap Indonesia khususnya yang terkait sektor tenaga kerja harus dicermati oleh Pemerintah Indonesia melalui pembuatan kebijakan yang tepat dan selektif dalam bidang ketenagakerjaan yang mengantisipasi dinamika globalisasi, yang harus meliputi sekurang-kurangnya berkenaan dengan:

·         perencanaan ketenagakerjaan;

·         promosi strategis ketenagakerjaan;

·         praktek berkualitas ketenagakerjaan;

·         regulasi tenaga kerja asing.

Arus globalisasi berkenaan ketenagakerjaan, akan menjadi kemanfaatan bagi Indonesia, jika Indonesia kemudian menerapkan standar ketenagakerjaan yang bersifat universal yang menghargai hak-hak pekerja masuk dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. Juga hadirnya paradigma baru dalam pelaksanaan hubungan industrial dan jaminan sosial, sehingga terjadi kesetaraan kesejahteraan antar TKI dan TKA. Dan akhirnya globalisasi yang memberkati pembangunan ketenagakerjaan Indonesia yang berdaya saing global, serta mendorong penempatan Tenaga Kerja Indonesia di sektor formal dalam perekonomian dunia. ***

Visitors

  • Total Visitors: 257738