16 Aug 2013

          Perekonomian Indonesia tumbuh di kisaran 6 - 6,5 persen dan cenderung naik setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini diharapkan disertai penyerapan tenaga kerja yang memadai. Banyak ahli berasumsi bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, yaitu setiap satu persen pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja sekitar 400 ribu orang.

        Momentum pertumbuhan ekonomi yang kondusif harus terus dipertahankan dan ditingkatkan, terutama dalam menyongsong datangnya era bonus demografi bagi Indonesia. Bonus demografi Indonesia ialah proporsi penduduk usia produktif sekitar 69 persen, dengan angka ketergantungan yang mencapai titik terendah. Artinya jumlah angkatan kerja yang besar, menanggung jumlah beban kelompok usia anak dan lansia yang lebih sedikit. Dengan demikian, bonus demografi menjadi peluang bagi Indonesia, jika usia produktif dibarengi ketersediaan lapangan kerja yang berimbang dengan pertumbuhan pencari kerja. Mereka yang memiliki keterampilan, pengetahuan, kesehatan, serta etos kerja akan meningkatkan produktivitas, sehingga terbentuklah “tabungan” yang dapat dimanfaatkan untuk investasi selanjutnya.

     Bonus demografi merupakan transisi demografi yang bisa digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan usia produktif yang lebih tinggi. Tentu ada prasyaratnya, yakni antara lain kesehatan masyarakat yang layak, penanganan kependudukan yang optimal, pendidikan yang baik, dan ekonomi, khususnya ketersediaan tenaga kerja berkualitas yang memadai. Indonesia dapat menjadi negara maju melalui pemanfaatan potensi bonus demografi ini dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas lapangan pekerjaan, menjaga stabilitas ekonomi makro, dan menjaga stabilitas keamanan nasional.

     Kendati demikian, ledakan usia produktif akan menjadi bumerang, jika penduduk usia produktif tidak dibekali dengan kemampuan bertahan hidup dan pengembangan ketrampilan kerja yang sesuai kebutuhan lapangan kerja. Hal mana akan membebani negara dalam menyediakan lapangan kerja dan menekan pengangguran.
Di Februari 2013, BPS menyebutkan jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 121,2 juta orang tenaga kerja, di mana pada tingkat pendidikan dasar, yaitu SD ke bawah sebanyak 54,6 juta orang (46,90%) dan SMP sebanyak 20,3 juta (17,80%); berpendidikan menengah yaitu SMA/SMK mencapai 27,1 juta orang (24,52%), sedangkan yang berpendidikan tinggi yaitu pendidikan diploma 3,2 juta orang (2,82%) dan universitas mencapai 8,0 juta orang (6,96%).

     Dalam Ujian Nasional (UN) 2012, dari jumlah peserta UN SMA sebanyak 1.517.125 siswa, yang lulus (termasuk ujian ulangan) sebanyak 1.509.546 siswa (99,50%) dan yang tidak lulus sebanyak 7.579 siswa (0,5%). Sementara dari jumlah peserta UN SMK sebanyak 1.039.403 siswa, yang dinyatakan lulus sebanyak 1.036.478 siswa (99,22%) dan yang tidak lulus sebanyak 2.925 siswa (0,78%). Artinya, pada tahun 2012 jumlah lulusan SMA/SMK sederajat sebanyak 2.546.024 orang.

    Diperlukan langkah antisipasi terhadap pasokan tenaga kerja ini, seperti mengirim ke luar negeri menjadi TKI, mengundang investasi padat karya secara besar-besaran di dalam negeri, dan mengarahkan tenaga kerja ke sektor wirausaha atau penciptaan UKM. Langkah bijak lain untuk segmen lulusan pendidikan SMA/SMK sederajat adalah program internship (pemagangan), dengan pola link and match antara lulusan pendidikan dengan dunia usaha.

Switch to plain text editor      Tulisan ini akan membahas program pemagangan sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaannya ditekankan secara khusus pada kategori SMA/SMK sederajat yang lulusannya berusia kerja, tetapi belum memperoleh pekerjaan, dilaksanakan dalam periode satu tahun, bersifat nasional, melibatkan seluruh perusahaan (termasuk BUMN dan badan usaha lain) guna mengantisipasi bertambahnya angkatan kerja dari tahun ke tahun.

     Tulisan ini membahas celah antara ketentuan dan tujuan program pemagangan, dengan kenyataan empiris yang ada, yakni belum ditanganinya program pemagangan secara serius selama ini, sehingga hasilnya tidak efektif. Tulisan ini juga mengedepankan pemagangan sebagai terobosan dalam mengatasi pengangguran, yang dapat berfungsi untuk mengatasi potensi kerawanan sosial di masa mendatang. Obyek pembahasan tulisan ini adalah pemagangan sebagai bagian dari pelatihan kerja dan difokuskan pada lulusan SMA/SMK sederajat, karena merupakan level yang berpotensi dikembangkan dalam penyediaan tenaga kerja.

SEKILAS PENGATURAN

     Di Indonesia, kegiatan pemagangan secara umum telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Keputusan Menakertrans No. Kep.261/Men/XI/2004 tentang Perusahaan Yang Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja; Permenakertrans No. PER. 08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan Dan Penyelenggaraan Pemagangan Di Luar Negeri; Permenakertrans No. PER. 22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri; dan Rencana Strategis Kemendikbud Direktorat Pendidikan Menengah Tahun 2013.

     Dalam konteks UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemagangan merupakan subsistem dari pelatihan kerja. Pemagangan dalam rangka pelatihan kerja tersebut dapat dibedakan lagi berdasarkan wilayahnya, yakni pemagangan luar negeri (Permenakertrans No. PER.08/Men/V/2008) dan pemagangan dalam negeri (Permenakertrans No. PER.22/Men/IX/2009).

   Pemagangan menurut Pasal 1 angka 11 UU Ketenagakerjaan adalah, “…bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.” Jadi, pemagangan dalam UU Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk pelatihan kerja. Produk akhir dari pemagangan dalam rangka pelatihan kerja adalah kompetensi kerja sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 UU Ketenagakerjaan, “Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.”

Ketentuan magang dalam rangka pelatihan kerja diatur dalam Permenakertrans No. PER.22/Men/IX/2009:

  • Hak peserta pemagangan antara lain memperoleh uang saku dan/atau uang transpor, memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, memperoleh sertifikat apabila lulus di akhir program.
  • Hak pengusaha antara lain berhak atas hasil kerja/jasa peserta pemagangan, merekrut pemagang sebagai pekerja/buruh bila memenuhi persyaratan.
  • Kewajiban peserta pemagangan antara lain menaati perjanjian pemagangan, mengikuti tata tertib program pemagangan, dan mengikuti tata tertib perusahaan.
  • Adapun kewajiban pengusaha antara lain menyediakan uang saku dan/atau uang transpor bagi peserta pemagangan, menyediakan fasilitas pelatihan, menyediakan instruktur, dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja.
  • Jangka waktu pemagangan bervariasi sesuai dengan jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam program pelatihan pemagangan.

PROBLEM PEMAGANGAN

     Tampak bahwa secara kebijakan, landasan hukum dan operasional sudah memadai. Namun dari masing-masing pihak masih banyak masalah terkait efektivitas kegiatan pemagangan. Dari sisi pemagang, dalam hal ini para lulusan SMA/SMK sederajat, belum ada kesadaran, kemauan serta kemampuan yang sesuai dalam mengikuti program pemagangan. Hal ini disebabkan ketidaksesuaian antara kemampuan berupa pengetahuan dan keterampilan dengan kebutuhan dunia usaha/industri, dan tidak adanya apresiasi yang layak selama proses pemagangan. Lulusan SMA/SMK sederajat enggan mengikuti pemagangan, karena tidak menarik, sehingga mengakibatkan rendahnya partisipasi.

      Bagi perusahaan, kegiatan pemagangan dianggap beban biaya tambahan dalam proses produksi, karena pemanfaatan peserta magang dilihat sebagai kegiatan tambahan CSR oleh perusahaan. Hal lain yang menyebabkan perusahaan enggan menggunakan peserta magang adalah tidak adanya perhatian pemerintah berupa apresiasi-apresiasi insentif fiskal bagi perusahaan.

     Permasalahan lain pelaksanaan pemagangan di Indonesia adalah belum adanya kebijakan yang memadai yang mendorong pelaksanaan pemagangan secara efektif, misalnya pemberlakuan ketentuan yang bersifat mandatori dan mendorong terbentuknya lembaga yang bertanggung jawab secara penuh dalam proses pelaksanaan magang di Indonesia.

REVITALISASI PEMAGANGAN

     Pemagangan biasanya dilaksanakan dalam rentang waktu yang sangat singkat yaitu tiga bulan dan dilakukan sebelum calon tenaga kerja diangkat sebagai karyawan. Kegiatan pemagangan seperti ini belum menjadi bagian dari pelatihan kerja. Hal ini sedikit memberikan dampak terhadap pengalaman kerja yang akan diperoleh para peserta pemagangan.

     Usulan yang bisa dilakukan adalah memperpanjang jangka waktu pemagangan menjadi satu tahun penuh dengan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Program pemagangan ini diberlakukan untuk lulusan SMA/SMK sederajat karena termasuk usia produktif dan banyak menyokong pertambahan angka angkatan kerja setiap tahun.

     Perpanjangan durasi waktu selama satu tahun di dunia usaha/industri, akan memberikan pengembangan karakter berupa on the job experience yang memadai disertai ilmu dan keterampilan kerja bagi peserta pemagangan. Namun harus dihindari bahwa pemagangan dilaksanakan sebagai alat mendapatkan tenaga kerja dengan bayaran rendah, mengingat status tenaga kerja pemagangan dengan tenaga kerja berbeda.

     Pemerintah seyogianya menerapkan kewajiban bagi pelaksanaan pemagangan intensif satu tahun ini untuk tingkatan pendidikan SMA/SMK sederajat sebanyak minimum 10 lulusan untuk seluruh perusahaan nasional. Dapat dibayangkan, jika terdapat lebih dari 50 ribu perusahaan nasional, maka kurang lebih 500 ribu angkatan kerja akan terserap. Penempatan peserta pemagangan ini disertai dengan perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban, besaran uang saku kira-kira sebesar UMR, serta perlindungan asuransi kerja. Hal ini akan memberikan dampak yang signifikan dari sisi jumlah tenaga kerja yang terserap, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja serta kemandirian dalam menghadapi dunia kerja setelah magang selesai.

     Prasyarat keberlangsungan program pemagangan berupa perbaikan dan penyesuaian secara paralel dalam kurikulum (pola link and match) antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia usaha/industri, dapat dilakukan dengan: 1) menyusun kurikulum yang memiliki komposisi proporsional antara teori dan praktek; 2) mengusahakan dukungan dari otoritas yang kompeten sesuai sektor; 3) meningkatkan kualitas instruktur dan infrastruktur pendidikan; dan 4) membangun kerjasama dengan dunia usaha/industri sebagai pengguna jasa.

     Tujuan pendidikan yang berfokus pada link & match meliputi: 1) penyelarasan hasil produk dunia pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja dunia usaha/industri; 2) antisipasi untuk mencegah peningkatan pengangguran terdidik; dan 3) menjawab persaingan global, karena globalisasi sarat dengan peluang dan tantangan, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang kompeten.
Sedangkan kebijakan dan strategi utama dalam mendukung peningkatan link and match, antara lain pemerintah harus memadukan arah pembangunan dunia pendidikan yang selaras dengan skema pembangunan industri nasional; metode link and match yang banyak diterapkan di negara maju yang dapat menjadi acuan penyusunan kurikulum pendidikan nasional; dan segera merevisi kurikulum guna menyiapkan lulusan yang profesional dan sejalan dengan arah pembangunan nasional dimaksud. Contoh yang sejalan dengan penerapan konsep ini adalah kerjasama PT. Astra Internasional dengan beberapa SMK Kejuruan di bidang teknik permesinan. Para siswa kejuruan diberi kesempatan untuk bekerja langsung pada perusahaan dalam merakit sepeda motor dan mobil. Diharapkan para siswa akan mendapatkan pengalaman langsung dan kemungkinan lebih besar dapat bekerja di perusahaan, jika memiliki keterampilan yang sesuai dengan kriteria kebutuhan perusahaan. Hal ini dapat menjadi testimoni empiris dalam memberikan gambaran kepada peserta didik dalam menjalankan program magang tanpa dibebani birokrasi, serta didukung dengan kondisi tempat kerja pemagangan yang kondusif. Untuk skala lebih besar, Pemerintah perlu melakukan kampanye nasional guna mendorong keberhasilan program ini yang memungkinkan meningkatkan daya tarik bagi lulusan SMA/SMK sederajat.

     Agar program pemagangan berjalan baik, perlu kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menjadi promotor yang efektif agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Jika hal ini dilakukan, setiap pihak yang terlibat dalam program pemagangan ini akan merasakan manfaatnya.
Pelaksanaan pemagangan memberikan manfaat bagi pesertanya, antara lain mendapat pengalaman kerja berupa etos dan budaya di lingkungan kerja; mendapat penghasilan dalam proses pemagangan; mendapatkan pengetahuan dan keterampilan teknis kerja; mendapatkan sertifikat pemagangan dari perusahaan yang bersangkutan; berhak untuk mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan pengakuan dari lembaga berwenang; serta memperluas jaringan untuk mendapatkan pekerjaan. Program pemagangan seperti ini dapat menjadi penyerap lulusan SMA/SMK sederajat yang sementara belum bekerja.

     Pada tahun 2012, melalui Kemenakertrans, pemagangan dilaksanakan untuk 12.000 orang, dengan dana sebesar 3,5 juta per orang dan program pemagangan diprioritaskan untuk kejuruan di bidang industri, otomotif, tekstil, listrik, manufaktur, mesin dan bangunan. Hal ini perlu terus didorong dalam hal besaran, cakupan area dan sosialisasinya, termasuk melibatkan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional.

     Dunia usaha/industri dapat berperan sebagai tempat mengasah keterampilan teknis para peserta pemagangan agar lebih mengenal dan mendapatkan pengalaman kerja di dunia usaha/industri. Bagi dunia usaha/industri, diharapkan adanya fasilitasi insentif berupa restitusi pajak dari pemerintah atas pelaksanaan program pemagangan tenaga kerja ini. Selain itu perusahaan akan mendapat tenaga bantuan dari peserta pemagangan untuk membantu pekerjaan administratif maupun teknis perusahaan tanpa resiko untuk menjadikan mereka karyawan tetap, karena masa pemagangan hanya satu tahun.

     Penjabaran konsep dan pelaksanaan pemagangan juga perlu diatur dalam kebijakan yang sifatnya mandatori dan mengikat, tidak terbatas pada Permenakertrans saja. Hal ini bisa dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Kewajiban Pemagangan, di mana sifat kekuatannya mengikat dan menjadi kewajiban bagi berbagai pihak terkait ketenagakerjaan di Indonesia. Penetapan kewajiban magang di Indonesia yang diatur dalam PP memiliki dampak pemberlakuan yang luas, karena daerah juga diwajibkan untuk melaksanakan proses dan pelaksanaan pemagangan kerja. Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dapat memanfaatkan dana pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) untuk kepentingan pengembangan dan peningkatan pendidikan dan pelatihan pemagangan di daerah. Dunia usaha/industri dapat mengambil peran dengan menetapkan peraturan pemagangan di perusahaannya.

     Terakhir dalam rangkaian revitalisasi pemagangan adalah perlunya dibentuk suatu lembaga atau badan yang bersifat independen yang bertanggung jawab penuh terhadap program pemagangan nasional. Jika rangkaian terobosan bisa dilaksanakan secara konsisten dan maasif, maka selain memberikan lulusan SMA/SMA sederajat kesempatan bekerja dengan kompensasi yang layak, juga dapat memberdayakan tenaga kerja usia muda agar lebih produktif dan lebih menyokong perekonomian negara. Jika program pemagangan plus ini dapat dilaksanakan secara masif dan berskala nasional, pemerintah tidak perlu memberikan bantuan langsung tunai (BLT) ataupun bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) atau semacamnya lagi yang masih mengkhawatirkan efektivitasnya, demi mendukung daya beli masyarakat.

PENUTUP

     Perbaikan dan peningkatan kualitas tenaga kerja merupakan tanggung jawab semua pihak yaitu pemerintah, pengusaha, lembaga pendidikan serta kesadaran dari tenaga kerja itu sendiri. Disamping keterbatasan lapangan kerja, tidak terserapnya angkatan kerja, khususnya lulusan pendidikan SMA/SMK sederajat di lapangan kerja, disebabkan kurang relevannya kurikulum yang dikembangkan sekolah dengan kebutuhan dunia usaha/industri. Pelaksanaan pemagangan menjadi salah satu solusi cepat dalam menyerap kelebihan tenaga kerja dan menciptakan tenaga kerja berpengalaman.

     Revitalisasi program pemagangan dilakukan dengan mempaket, pertama, dengan penyesuaian kurikulum guna menjembatani lulusan SMA/SMK sederajat dengan kebutuhan dunia kerja. Kedua, merancang program intensif bagi lulusan agar terdorong untuk mengikuti program pemagangan. Ketiga, pemberian insentif berupa restitusi pajak kepada dunia usaha/industri sebagai tempat pemagangan. Keempat, peningkatan kapasitas regulasi dalam bentuk ketentuan yang mengikat dalam pelaksanaan magang. Terakhir, dengan membentuk lembaga independen sebagai penanggung jawab program magang nasional.

     Lembaga independen penanggung jawab program pemagangan bisa dalam bentuk Badan Pemagangan Tenaga Kerja Nasional sebagai sarana fasilitasi dan konsultasi di antara pemangku kepentingan pemagangan, yang tugas pokoknya:

  1. menjembatani kebutuhan dunia usaha/industri terhadap tenaga kerja yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan, khususnya sekolah-sekolah vokasional dan lembaga pendidikan lainnya;
  2. membuat data base terkait jumlah kebutuhan tenaga pemagangan dan perusahaan yang menggunakannya; dan
  3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemagangan yang dilakukan oleh pemerintah dan dunia usaha/industri disertai perbaikan pelaksanaan program pemagangan untuk tahun selanjutnya.

Dunia usaha/industri sebaiknya berperan sebagai pionir pusat pemagangan di Indonesia. Jika berlaku di 34 Propinsi di Indonesia, meliputi ribuan perusahaan dengan melaksanakan pemagangan untuk minimal 10 orang peserta per perusahaan, maka ratusan bahkan jutaan angkatan kerja terhindar dari pengangguran. Implikasi selanjutnya beragam, selain mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membantu Pemerintah dalam menanggulangi pengangguran, juga secara tidak langsung mendorong terjadinya peningkatan kualitas generasi muda angkatan kerja Indonesia.

***

Visitors

  • Total Visitors: 257731