30 May 2014

Opini Fransiscus Go, Ketua Komtap TKI KADIN Pusat

 

Salah satu problem ketenagakerjaan di Indonesia bisa jadi adalah disfungsi pemerintah daerah dalam mengelola ketenagakerjaan. Betapa tidak, mengingat di era otonomi, pemda diberikan tugas mengelola bidang ketenagakerjaan sebagai rumpun urusan wajib daerah. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dan tentunya sesuai otoritasnya dalam sistem pemerintahan desentralisasi, dengan tugas dimaksud pemda dibekali berbagai kewenangan guna menghasilkan instrumen kebijakan dan diskresi untuk merancang berbagai program terkait bidang ketenagakerjaan.

Apakah pengaturan serta kewenangan tersebut berjalan mulus dalam pelaksanaannya? Tulisan ini akan membahas tema tersebut, dilanjutkan dengan tawaran pilihan pendekatan penulis atas peran pemda dalam tata kelola ketenagakerjaan ke depan.

 

Tiga Logika Pemda - Ketenagakerjaan

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah mengemukakan fakta bahwa selama ini pemda hanya sibuk setiap akhir tahun memutuskan upah minimum seolah hanya sebatas itu perannya. Penulis menyimpulkan dari studi KPPOD, terdapat tiga logika yang harus disadari pemda sebelum lebih lanjut menguraikan peran pemda dalam ketenagakerjaan, yakni:

Pertama, di taraf makro, pemda mesti menyadari bahwa suatu kesempatan kerja merupakan hilir dan tanda bergeraknya perekonomian. Lapangan kerja tercipta jika ekonomi tumbuh, yang tingkatnya juga berkaitan erat dengan seberapa berkualitas pertumbuhannya. Iklim investasi bagi swasta harus terus kondusif, karena daya serap tenaga kerja terbentuk dari pertambahan nilai produktif yang pangkalnya berupa investasi swasta. Sayangnya pemda masih berbelit dengan inefisiensi dan korupsi, serta tata kelola ekonomi oleh pemda yang bermutu rendah. Hasilnya adalah arogansi pemda dalam memutuskan kenaikan upah minimum tanpa meninjau lebih dalam kemampuan perusahaan. Dan hasilnya adalah hengkang atau relokasinya para pengusaha, seperti terjadinya perpindahan pusat-pusat produksi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah.

Kedua, pemda mendidihkan titik panas segitiga hubungan industrial pemerintah-pengusaha-pekerja dan segitiga keterkaitan upah-produktivitas-kesejahteraan, jika pemda tidak mengambil peran yang nyata. Seharusnya pemda bertanggung jawab membina kapasitas pekerja agar produktif, bukan malah memprioritaskan pungutan retribusi atas balai latihan kerja, bahkan yang didirikan pelaku usaha. Pemda juga wajib segera mengkapitalisasi instrumen non upah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja, bukan membebankan lagi kepada pelaku usaha. Di Serang, pemda memberlakukan 25% premi asuransi sebagai sumber pendapatan asli daerah. Dan banyak daerah, bukannya menjamin kepesertaan jamsostek, malah menerapkan pungutan atas pengembangan instrumen non upah yang dilakukan pelaku usaha.

Ketiga, pemda, terutama dalam pengembangan instrumen regulasi dan fiskalnya, belum berhasil menempatkan dirinya sebagai elemen penting yang bertanggung jawab atas masalah ketenagakerjaan. Desentralisasi sebagaimana diharapkan, bukannya memperlancar, tetapi malah lebih mengkomplekskan tata kelola urusan ketenagakerjaan.

 

Revitalisasi

Menghadapi situasi sebagaimana dijelaskan di atas, penulis mengemukakan tiga pilihan pendekatan secara gradual, yakni: revitalisasi peran pemda; pemantapan koordinasi peran pemda melalui pembentukan pokja/gugus tugas; atau sentralisasi bidang ketenagakerjaan.

Revitalisasi peran pemda dalam tata kelola ketenagakerjaan perlu dimulai dengan pelurusan sikap pemda dalam berbagai hal. Secara umum, terutama berkenaan dengan potensi serta tata kelola pemerintahan di pemdanya sendiri. Dalam hal ini berkaitan dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang lebih memperhatikan aspek hubungan antar susunan pemerintahan & antar pemerintahan daerah, potensi & keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan yang lebih luas dari daerahnya sendiri. Perlakuan atas dana pendidikan yang merupakan cikal-bakal masalah ketenagakerjaan juga perlu dibenahi, mengingat sampai saat ini, kemampuan pengelolaan anggaran pendidikan oleh pemda sangat rendah. Hampir semua kabupaten/kota tidak mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD murninya (Kompas, Sabtu, 3 Mei 2014). Kucuran dana pendidikan dari APBN sebagai bagian 20% anggaran pendidikan dalam APBD, dihitung sebagai pendapatan atau pemasukan daerah, yang dianggap membebaskan kewajiban menyediakan 20% dari APBD murninya sebagai alokasi anggaran pendidikan.

Secara perencanaan dan pengembangan, pemda perlu mempertajam fokus dan spesifikasi peran terkait ketenagakerjaan di daerahnya. Terdapat banyak agenda berkenaan dengan hal ini, terutama masalah pengelolaan mobilitas penduduk terkait akses pendidikan, pelatihan, kesempatan kerja, dan ketersediaan lapangan kerja. Kompetensi pencari kerja pun masih problematik, demikian pula kompetensi aparatur yang mengurus bidang ketenagakerjaan di daerah yang masih rendah. Pemda juga perlu antisipasi berkenaan persaingan yang tinggi di bursa lapangan kerja, berdasar tuntatan pendidikan dan keterampilan.

Hal lain yang krusial, terutama berkenaan dengan harmoni dan rasa nasionalisme adalah ketepatan pemda dalam menangani isu-isu primordial seperti prioritas kerja kepada putra daerah dan penyerapan industri yang rendah terhadap putra daerah.

Revitalisasi peran pemda dalam tata kelola ketenagakerjaan mengharuskan dilakukannya revitalisasi yang kongkrit dari fungsi dan peran dinas tenaga kerja di tingkat provinsi/kabupaten/kota agar mampu menjadi jembatan dalam konteks ‘Human Resources Planning’. Lebih lanjut hal ini mensyaratkan secara kelembagaan, Dinas Tenaga Kerja dapat berperan aktif untuk menjadikan tenaga kerja sebagai sebuah produk/komoditas unggul daerah. Dengan demikian segala upaya pengelolaan ketenagakerjaan dikoordinasi dalam koridor kebijakan daerah, dari penyiapan, pembinaan, penggunaan hingga pengawasan.

 

Jalan Lain Tata Kelola Ketenagakerjaan

Revitalisasi bisa dilakukan, jika kesadaran pemda untuk meningkatkan perannya dalam tata kelola ketenagakerjaan masih besar diharapkan. Sejalan dengan itu, revitalisasi wajib dikaji dengan hubungannya tidak berpeluang membenturkan tata kelola ketenagakerjaan antar masing-masing daerah serta secara nasional. Oleh karenanya demi mulusnya revitalisasi, penulis merekomendasikan dibentuknya semacam kelompok kerja atau gugus tugas, guna pemantapan koordinasi peran pemda dalam tata kelola ketenagakerjaan. Hal demikian lazim dilakukan untuk koordinasi, pemantauan, pelaksanaan sosialisasi, edukasi dan kerjasama, serta evaluasi dan pelaporan kebijakan/program tertentu. Sebagai contoh pemerintah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pronografi, dimana di dalamnya mengkoordinasikan pencegahan dan penanganan pornografi hampir di semua kementerian/lembaga. Contoh lain, pemerintah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, untuk mengkoordinasi berbagai kementerian/lembaga dalam pengembangan pembangunan kawasan perbatasan antar negara. Pokja/gugus tugas koordinasi pemda dalam tata kelola ketenagakerjaan dibentuk di tingkat pusat, dengan beranggotakan seluruh pemda dan kementerian/lembaga terkait. Tugas utama pokja/gugus tugas dimaksud adalah sebagaimana penulis kemukakan di bagian revitalisasi.

Namun jika pemda kurang bisa diharapkan efektivitasnya dalam tata kelola ketenagakerjaan, penulis merekomendasikan untuk berpikir ulang mengenai pelimpahan bidang ketenagakerjaan sebagai urusan wajib daerah dalam skema otonomi. Dengan mengembalikan urusan ketenagakerjaan kepada pemerintah pusat, penanganan akan menjadi terpusat dan lebih mudah dikendalikan. Dalam jangka panjang, yang sudah terbukti terjadi di beberapa tempat, penanganan ketenagakerjaan yang tidak optimal di daerah, berpeluang menimbulkan kerawanan sosial yang semakin membahayakan. ***

Visitors

  • Total Visitors: 247938