• Seminar "Membangun Kedaulatan Cyber Nasional Dalam Kancah Global" oleh Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI XLIX (IKAL 49) Hotel Millenium, March 16th 2015

  • “Soft Opening Kantin Koperasi Primer Lemhannas RI, @ Kebon Sirih, Jan, 7th 2015”

  • "Seminar : Percepatan, Pemetaan, Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Indonesia", KADIN dan IKAL 49, Des 2nd 2014 @ Aryaduta Hotel, Jakarta

  • Focus Discussion Group II "Problematika Tenaga Kerja Di Indonesia Antara Aset atau Beban Pembangunan?" 3 April 2014 bid. Tenaga Kerja KADIN Indonesia

  • Focus Group Discussion "Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri" 20 Maret 2014 bid. Tenaga Kerja KADIN Indonesia

  • 21-26 Juli 2012, SSDN Bengkulu, PPRA XLIX, LEMHANNAS RI 2013

  • Studi Strategis Dalam Negri, Bengkulu

  • Annual meeting 2013

  • Pelatihan IMEBS (Institute of Mechanical Electrical for Building Services)

30 May 2014

ANTISIPASI DISFUNGSI PEMDA TERKAIT KETENAGAKERJAAN (Suara Pembaruan, June 3rd, 2014)

Opini Fransiscus Go, Ketua Komtap TKI KADIN Pusat

 

Salah satu problem ketenagakerjaan di Indonesia bisa jadi adalah disfungsi pemerintah daerah dalam mengelola ketenagakerjaan. Betapa tidak, mengingat di era otonomi, pemda diberikan tugas mengelola bidang ketenagakerjaan sebagai rumpun urusan wajib daerah. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dan tentunya sesuai otoritasnya dalam sistem pemerintahan desentralisasi, dengan tugas dimaksud pemda dibekali berbagai kewenangan guna menghasilkan instrumen kebijakan dan diskresi untuk merancang berbagai program terkait bidang ketenagakerjaan.

Pages

Visitors

  • Total Visitors: 247946